oleh

DPRD Prabumulih Gelar Sidang LPJ Wako dan Laporan Banggar

PRABUMULIH, NAGARA.ID – DPRD Prabumulih mengelar sidang paripurna pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wako Prabumulih APBD 2023, beragendakan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar).

Juga, permintaan persetujuan terhadap pengesahan Raperda LPJ Wako APBD 2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Prabumulih, Selasa (2/7/2024).

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno bersama Wakil I, Dipe Anom dan Wakil II, H Ahmas Palo bersama Pj Wako, Elman dihadiri Anggota DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kades serta lainnya.

“Sidang paripurna ini dihadiri 17 Anggota DPRD dari 25 dan dinyatakan kourum,” ujar Tarno.

Laporan hasil kerja Banggar dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD 2023 disampaikan, H Hartono Hamid.  Dia mengatakan, transparansi pengelolaan anggaran perlu dilakukan, guna mewujudkan visi misi Prabumulih prima. “Pengawasan anggaran ini, adalah kewenangan dan hak DPRD Prabumulih,” sebutnya.

Dalam melakukan pembahasan Raperda LPJ Wako APBD 2023, diawali nota pengantar Wako. Pembahasan dilakukan melakukan rapat komisi-komisi bersama mitra kerja yaitu OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih.

“Raperda LPJ Wako APBD 2023, bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran telah digunakan OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih. Tentunya, sesuai aturan dan ketentuan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Banggar memberikan masukan dan saran kepada Pemkot Prabumulih dalam pengelolaan anggaran, baik dari segi pendapatan dan belanja. “Rekomendasi, agar berhati-hati dan optimis dalam kegiatan rutin. Karena, tidak terealisasi secara baik dan juga kekurangan anggaran. Penganggaran ke depan, harus sesuai ketentuan dan aturan berlaku,” rincinya.

Selain memberikan rekomendasi dan saran pengelolaan APBD 2024, sejumlah kegiatan OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih juga dikritisi.

Ketika dimintai pendapatan persetujuan, anggota DPRD Prabumulih menyatakan setuju Raperda LPJ Wako APBD 2024 disahkan.

Sementara itu, Pj Wako Prabumulih, Elman berterima kasih atas telah disetujuinya pengesahan Raperda LPJ Wako APBD 2023. “Masukan dan saran dari Banggar, jelas akan menjadi prioritas perbaikan ke depannya dalam pengelolaan APBD 2024,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *