PALEMBANG, NAGARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang kembali menggelar Paripurna ke 7 Masa Persidangan 1, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palembang, Senin (10/4/2023).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH ini merupakan agenda Jawaban Wali Kota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan dihadiri oleh 30 anggota DPRD Kota Palembang.
Hadir langsung Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Wakil Wali kota Palembang Fitrianti Agustinda Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, para asisten serta Forkompinda di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengawali jawaban dengan menanggapi Fraksi Demokrat tentang perbaikan lampu jalan yang banyak mati di sejumlah titik, terutama pada lokasi rawan kriminal dan rawan kecelakaan.
Pandangan tersebut juga disampaikan sejumlah Fraksi lain seperti PDI-P, Golkar, PKB dan Nadem agar memaksimalkan pelayanan lampu jalan.
“Melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa, kami terus melakukan upaya dalam memberikan layanan penerangan lampu jalan. Hanya saja keterbatasan sarana dan prasarana membuat tidak maksimal. Untuk itu kami terus berupaya agar terus memaksimalkan sebagaimana harapan masyarakat,” ujarnya.
Tak terkecuali mengenai peningkatan kinerja BUMD sebagai komitmen Pemerintah Kota Palembang sebagai upaya timbal balik atas penyertaan modal agar dirasakan masyarakat lebih maksimal.
Lebih lanjut Wali Kota Palembang juga menanggapi Fraksi Gerindra tentang transparansi anggaran menuju Good Goverment, peningkatan realisasi PAD dan menertibkan tempat hiburan malam, panti pijat tradisional maupun panti pijat modern.
Menurutnya, bersama perangkat terkait akan disampaikan guna merespon cepat pemandangan yang disampaikan. Mulai dari Pol-PP, Kodim dan perangkat terkait dalam rangka memberi kenyamanan umat Islam dalam menunaikan Ibadah Ramadan.
“Begitu juga tentang realisasi belanja yang tidak sesuai harapan, dikarenakan belanja yang sifatnya tidak terduga seperti penanganan covid dan hal lainnya yang sifatnya tidak terencana,” jelanya.
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan, bahwa Pemerintah Kota Palembang akan melakukan kordinasi dengan Management PT JSC tentang pemandangan yang disampaikan bahwa mahalnya tiket masuk ke Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ). Begitu juga keluhan pembayaran PDAM yang dinilai tidak sesuai pemakaian. Termasuk soal banjir yang terus berulang yang kini terus berusaha ditanggulangi melalui upaya kolam retensi dan edukasi ke masyarakat.
Sementara itu Fraksi PAN, PKB Nasdem yang menyampakan pemandangan peningkatan PAD dari retribusi juga Pemerintah Kota Palembang terus melakukan upaya tersebut. “Kemudian Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan anggaran pendidikan 2023 sebesar 2 miliar. Hal ini juga dalam rangka menjawab tentang penganggaran guru agama islam secara bertahap yang belum teranggarkan.
“Selanjutnya kami sampaikam terima kasih kepada Saudara dari Fraksi Golkar tentang pemandangan tawuran antar remaja, kami juga telah berkordinasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.
Komentar