oleh

DPRD Palembang Sampaikan Padum Raperda Pertanggungjawaban Anggaran 2023

PALEMBANG, NAGARA.ID – Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan (MP) II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Adzanu Getar Nusantara, mengagendakan pemandangan umum (Padum) fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, Rabu (19/6/2024).

Dalam Paripurna tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin SH, para wakil ketua dan anggota. Selain itu juga hadir pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan undangan lainnya.

Padum diawali dengan Fraksi Demokrat DPRD Kota Palembang dengan juru bicara (Jubir), Hj Rien Astini SH. Fraksi Demokrat mengingatkan agar OPD menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kota Palembang.

Dalam kesempatan itu, Astini mengungkapkan, PAD Kota Palembang Rp 1,4 triliun lebih dengan belanja Rp 1,5 triliun lebih. Artinya anggaran Pemkot Palembang belum mandiri untuk memenuhi target sesuai kebutuhan.

Dari Raperda tersebut, Fraksi Demokrat menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 dibahas di komisi-komisi DPRD Kota Palembang.

Selanjutnya Padum Fraksi Gerindra dengan Jubir Raudhatul Jannah.

Raudhatul menyinggung soal Silpa kenapa ada Silpa dan apa penyebabnya. Untuk itu lanjut Raudhatul, pihaknya minta penjelasan Pemkot Palembang.

Pejabat di lingkungan Pemkot Palembang Fraksi-fraksi DPRD Palembang Sampaikan Padum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2023.

Selain itu lanjut Raudhatul, Fraksi Gerindra juga meminta agar adanya penertiban parkir liar dan tarif parkir yang tak sesuai aturan.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga meminta agar dilakukan penertiban terhadap galian C di Tanjung Barangan karena merusak jalan.

Lalu Padum Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dengan Jubir Duta Wijaya Sakti SH. Dalam kesempatan itu Duta mengatakan, perlu perhatian terhadap sektor pariwisata. Apalagi Dinas Pariwisata hingga saat ini belum memiliki kantor.

Selanjutnya masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih menjadi masalah terkait jalur penerimaan. Selain itu lanjutnya, perlu diperhatikan efisiensi penggunaan anggaran untuk pendidikan.

Kemudian Padum Fraksi PAN dengan Jubir Ahmad Sobri. Fraksi PAN mengingatkan Pemkot Palembang belum mengoptimalkan 6 skala prioritas. Enam skala prioritas itu kata Sobri, diantaranya meminta Pemkot perhatian dalam pengembangan dan permberdayaan UMKM. Lalu perlu perhatian terhadap masalah pendidikan sesuai dengan anggaran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *