BALI, NAGARA.ID – Dalam upaya memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada isu publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ambil bagian dalam Penguatan Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik, yang digelar di Hotel Aryaduta, Kuta, Bali, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bimtek dihadiri para kepala dinas dan pejabat teknis dari Dinas Kominfo seluruh Indonesia, sebagai bagian dari langkah sinergis memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah di era digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba, Herryandi Sinulingga, AP, diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kartiko Buwono, SE, MM, hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Disela bimtek, Kartiko menuturkan pentingnya peran strategis ASN di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dalam mengelola isu secara akurat dan membangun narasi yang membumi serta objektif.
“Isu publik tidak boleh dibiarkan liar di ruang digital. Kita harus menjadi penjaga keseimbangan informasi yang bermartabat, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegas Kartiko.
Ia menambahkan bahwa ini juga merupakan salah satu arahan Bupati Muba H. M. Toha, SH dan Wakil Bupati Rohman agar pemerintah daerah selalu adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika isu dan informasi di ruang publik.
“Ini bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi membentuk persepsi, membangun citra, kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Kartiko.
Acara ini dibuka langsung oleh Plt Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Marroli Jeni Indarto secara langsung dan virtual .Hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Ir. Gede Pramana, ST, MT, yang turut menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadikan Bali sebagai tuan rumah.
Dalam arahannya, Marroli menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif peserta dari seluruh Indonesia, termasuk peran penting daerah dalam memperkuat komunikasi berbasis isu. Ia menekankan bahwa komunikasi publik adalah ujung tombak keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2024.
“Kita tidak hanya mentransmisikan informasi, tetapi mentransformasikannya menjadi narasi yang edukatif, konstruktif, dan relevan bagi publik,” ujar Marroli.
Paparan dan simulasi mendalam juga diberikan untuk mengulas Perencanaan Komunikasi Publik Daerah dalam sub urusan IKP, terkait pentingnya mentoring isu-isu publik di media massa dan media sosial sebagai bagian dari proses penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif.
Sementara itu, Dr. Reza A. Maulana, M.Sc, Founder/CEO PT Digivla Indonesia yang juga menjadi narasumber, menggarisbawahi pentingnya peran Dinas Kominfo dalam membaca dan merespons opini publik.
“Media sosial hari ini tak bisa dibiarkan lepas begitu saja. Semua konten narasi harus bisa dipertanggungjawabkan, medsos perlu diintervensi. Akun-akun abal-abal kian menjamur. Inilah saatnya kita lakukan intervensi berbasis analisis data,” ujar tutup Reza.
