JAKARTA, NAGARA.ID – Provinsi Papua menjadi provinsi termiskin di Indonesia, sedangkan Provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Hal tersebut terungkap setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penduduk miskin di Indonesia 2020.
Angka kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 10,19% atau sebesar 27,55 juta pada September 2020 dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, tercatat data penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,22% sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,97% penduduk miskin.
Berikut urutan sepuluh provinsi termiskin penduduknya di Indonesia:
1. Papua: angka kemiskinan 26,8%
2. Papua Barat: angka kemiskinan 21,7%
3. Nusa Tenggara Timur: angka kemiskinan 21,21%
4. Maluku: angka kemiskinan 17,99%
5. Gorontalo: angka kemiskinan 15,59%
6. Aceh: angka kemiskinan 15,43%
7. Bengkulu: angka kemiskinan 15,30%
8. Nusa Tenggara Barat: angka kemiskinan 14,23%
9. Sulawesi Tengah: angka kemiskinan 13,06%
10. Sumatera Selatan: angka kemiskinan 12,56%
Sementara sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan terendah adalah:
1. Bali, yakni sebesar 4,45%
2. DKI Jakarta sebesar 4,69%
3. Kalimantan Selatan sebesar 4,83%
4. Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,89%
5. Kalimantan Tengah sebesar 5,26%
7. Kepulauan riau sebesar 6,13%
8. Sumatera Barat sebesar 6,56%
9. Banten sebesar 6,63%
10. Kalimantan Timur 6,64%
Menanggapi munculnya indikasi angka kemiskinan tersebut, sejumlah masyarakat melakukan protes kepada pemerintah mereka. Hal ini dilakukan di Aceh melalui pengiriman bunga papan yang berisi kritik menjadi perhatian pemerintah.
Sementara di Sumsel Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya berpendapat, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Sumsel, utamanya faktor protokol kesehatan. Masyarakat kini tidak leluasa dalam beraktivitas sehingga mempengaruhi perekonomiannya.
“Karena terhambat faktor protokol kesehatan yang menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau begini terus yang rugi ekonomi kita, bagi orang kaya tidak masalah, bagi yang tidak mampu ini yang jadi masalah kita semua,” ungkap Mawardi, Kamis (18/2).
Sedangkan anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKB, M Oktafiansyah meminta pemerintah provinsi melakukan refocusing anggaran atau menunda dan membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan serta prioritas untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dampak pandemi Covid-19.
“Pemprov Sumsel harus melakukan refocusing anggaran seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan lainnya untuk dialihkan menanggulangi kemiskinan,” ujarnya. Menurut dia, sangat prihatin melihat angka kemiskinan di provinsi yang dikenal memiliki sumberdaya pertambangan dan perkebunan itu masuk ke dalam peringkat 10.
