PRABUMULIH, NAGARA.ID – Perwakilan Pansus I, II, II diwakili Hartono Hamid membacakan rekomendasi pada LKPJ Wako 2025 di sidang paripurna DPRD Prabumulih, Rabu (7/5/2025).
Kinerja OPD, jadi sorotan dalam pembacaan serta penyerahan rekomendasi tersebut.
Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria bersama Wakil I, Aryono dan Wakil II, Dipe Anom serta Wawako, Franky Nasril memimpin sidang paripurna tersebut.
Salah satunya, menjadi sorotan masalah pendidikan yaitu.SDM operator dapodik diperbanyak, tidak menghambat kelancaran administrasi.
“Kemudian, masalah BLUD Puskesmas. Melengkapi fasilitas agar memadai serta tenaga kesehatan profesional dan sdm, menangani pelayanan kesehatan. Sehingga, mengurangi beban RSUD Prabumulih memberikan layanan kesehatan. Selain itu, terus tingkatkan derajat kesehatan masyarakat Prabumulih,” beber Om Ton, sapaan akrabnya.
Dinas PUPR dan Perkim, kinerjanya tidak luput dari sorotan Pansus DPRD Prabumulih dalam rekomendasi. Soal pengawasan pekerjaan pihak ketiga, proyek fisik harus sesuai RAB. “Agar mutu dan kualitas terjamin, dan memblacklist pihak ketiga tidak selesai. Mengatasi masalah drainase sehingga mengurangi banjir serta mendorong revisi Perda RTRW,” ujar politisi Hanura Prabumulih ini.
Selain itu, Disperkim diingatkan, agar menambah armada guna mengatasi masalah persampahan, supaya tidak bertumpuk lama. Kemudian, memperbaiki nomenclature persampahan dan PJU.
“Satpol harus menambah, kekurangan personel. Tertibkan pasar pagi, patuhi SOP agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” akunya.
Dan, banyak lagi rekomendasi disampaikan bagi OPD-OPD lainya guna menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti Pemkot Prabumulih dalam meningkatkan kinerjanya guna pengoptimalan layanan publik.
Ketua DPRD Prabumulih, DV menyebutkan, rekomedasi harus menjadi perhatian serius Pemkot Prabumulih guna ditindaklanjuti demi komitmennya mewujudkan Prabumulih Makmur dan Sejahtera.
“DPRD Prabumulih berkomitmen mendukung Pemkot Prabumulih dalam rangka menjalankan programnya,” aku suami Hj Leni Kartika ini.
