PALEMBANG, NAGARA.ID – Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Ocktap Riady mengatakan PWI dalam waktu dekat akan membuka pengaduan secara online agar masyarakat yang keberatan terhadap pemberitaan media yang melanggar KEJ dan UU Pers dapat menyalurkannya.
“Jika ada pengaduan soal pemberitaan yang tidak berimbang, tidak konfirmasi, judul menghakimi, dan lain lainnya yang tidak sesuai kode etik, silahkan diadukan. Kami akan memeriksanya. Jika benar ada kesalahan akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, teguran keras atau usulan pemberhentian dari anggota PWI. Jika dia sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan dan masih melanggar kode etik, kartu UKW nya akan diusulkan untuk dicabut,” kata Ocktap.
Dia meminta wartawan yang tergabung di PWI, selalu menaati Kode Etik Jurnalisti (KEJ). Hal Ini dinyatakan Ocktap ketika dimintai pendapatnya mengenai satu pemberitaan media online yang membuat judul bombastis dan menghakimi. “Tolong, jika masih ingin bergabung di PWI Sumsel, taati Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya, di Kantor PWI Sumsel, Jalan Supeno No 11 Palembang belum lama ini.
Ocktap juga menilai, banyak wartawan yang tidak paham soal mengapa wartawan harus menerapkan asas pradugaka tidak bersalah. “JUDUL beritanya menghakimi seseorang. Kata kata serakah, tukang korupsi, tukang cabul, tutup mata dan lain lain masih dipakai sebagai judul berita. Jelas hal ini sudah menghakimi seseorang. Bayangkan saja jika judul beritanya, Serakah, Kades makan duit DANA Desa…apakah itu bisa dibenarkan dann jelas akan merugikan nama baik seseorang,” ujar Ocktap. Ingat, lanjut Ocktap wartawan itu bukan polisi, bukan jaksa ataupun hakim yang bisa memvonis seseorang bersalah.
Ocktap juga mengingatkan agar wartawan tidak membuat berita bersambung seperti cerpen. “Ini berita dibawahnya ada tulisan bersambung. Maksudnya apa, supaya minta tidak dilanjutkan lagi demgan imbalan uang…bahaya ini. Berhentilah melakukan hal hal yang menjurus ke indikasi pemerasan ini,” ujarnya tegas.
Mengenai berita asusila, Ocktap juga mengatakan wartawan harus menyimpan identitas yang menyangkut korban, atau tersangka yang masih dibawah umur. “Ini ada berita soal perselingkuhan, foto bayi dipajang. Selain melanggar kode etik juga melanggar Pedoman Pemberitaan Ramah Anak,” ujarnya.
Ocktap juga menyatakan, ketegasan DK perlu dilakukan untuk menjaga nama baik PWI. “Kita ini profesinya wartawan. Ada kode etik, peraturan perundangan dan aturan lainnya yang perlu ditaati sebelum membuat berita atau menerbitkan berita tersebut. Jangan hantam kromo, jangan nembak pucuk kudo, jangan memfitnah, jangan menghakimi. Terbitkan berita sampai konfirmasi lengkap didapatkan,” ujarnya.
Ocktap menyatakan jika tulisan wartawan sudah benar, sudah menanti KEJ akan dibela sampai kapanpun tapi jika melanggar itu merupakan resiko sendiri.
Saat ini DK Sumsel dipimpin Ocktap Riady sebagai Ketua, Jon Heri sebagai sekretaris, Yurdi Yasri, Helmi Apri dan Nasir sebagai anggota.
