PALEMBANG, NAGARA.ID – Puluhan massa dari Forum Kedai Palembang Bersatu (FKPB) lakukan aksi demo dikantor Walikota Palembang, Selasa (26/5/2021).
Mereka menyuarakan protes perihal pemberlakuan operasional tempat usaha yang dirasa tidak adil. Dalam massa yang berasal dari pemilik dan pekerja Kedai Coffe, Cafe dan Pengusaha Mikro, ini merasa dianaktirikan.
Mereka juga menilai razia hanya berani menyasar ke usaha kedai mikro namun jarang menyentuh usaha skala besar.
Koordinator Aksi Rudianto Widodo mengatakan, jadi ada beberapa permasalahan terkait pemberlakuan operasional jam malam pada kedai dan cafe di Kota Palembang, dinilai tidak ada pemerataan dan ketidaksamaan hak atas usaha mikro dan pengusaha makro.
“Bagi kami yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan bukan pembatasan jam operasional, itu yang kami anggap tidak rasional pada pemberlakuan peraturan ini,“ beber Dodo
Terkait dampaknya adalah masalah omset dan gaji pegawai sewa tempat, listrik bahkan karyawan terancam PHK ini menciptakan penggangguran baru di Kota Palembang.
“Kita beri ultimatun baik secara tulis maupun lisan selama 3 hari jika tidak terealisasi kami akan lakukan hal selanjutnya dengan massa yang lebih banyak lagi,“ jelasnya.
Dia juga menuntut pemerintah daerah Kota Palembang agar adil atas peraturan yang dibuat, terutama menertibkan jam operasional pengusaha besar. Karena masih banyak restoran cepat saji yang tidak mematuhi meskipun sampai malam, bahkan ada juga diskotik masih bisa buka sampai pukul 3.00 pagi.
Menanggapi hal tersebut, Asisten 1 Pemerintah Kota Palembang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Faisal AR menuturkan aspirasi yang disampaikan oleh FKPB akan segera kita rapatkan. “Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” jelasnya.
