PALEMBANG, NAGARA.ID – Hasil pemilihan tujuh kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya dilantik. Lima pasangan kepala daerah (kada) dilantik secara langsung di Griya Agung Palembang, satu pasangan kada melalui virtual dan satu pasangan lagi, Bupati –Wakil Bupati PALI harus ditunda sampai ada putusan tetap dari Mahkamah Konstitusi.
Pelantikan bupati ini berlangsung dengan hikmat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, Jumat (26/2) petang.
Pasangan kada yang hadir yaitu Lanosin ST – Adi Nugraha Purna Yudha (Ogan Komering Ulu Timur), Panca Wijaya Akbar –Ardani (Ogan Ilir), Ratna Machmud – Suwarti (Musi Rawas), Popo Ali Martopo – Sholehien Abuasir (OKU Selatan), Devi Suhartoni –Innayatullah (Musi Rawas Utara), dan Kuryana Azis (OKU) mengikuti secara virtual karena tengah kurang sehat, dan hanya diwakili Wakil Bupati OKU, Johan Anuar yang datang denganijin khusus karena tengah menjalani persidangan kasus korupsi.
Prosesi pelantikan diawali dengan defile marching band dari TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel. Sementara Gubernur Herman Deru sudah siap memberikan tabung silinder berwarna merah berisikan Surat Keputusan (SK) penetapan Bupati-Wakil Bupati dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelum pengambilan sumpah, Gubernur Herman Deru mengatakan, sumpah hendaknya diucapkan dengan kesadaran dan kemauan yang sungguh-sungguh.
Tak lupa HD juga menekankan agar bupati memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang – undang dan aturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa.
Dekat dan Jaga Kerukuran
Dalam amanatnya, Gubernur Herman Deru mengawali dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan penyelenggara Pilkada yang telah menyelenggarakan Pilkada tanpa terjadi konflik (zero conflict) ini menunjukkan semakin dewasanya masyarakat Sumsel dalam memilih pemimpin.
Khusus kepada kepala daerah terpilih, HD berpesan agar selalu menjaga kerukunan. “Kerukunan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, kerukunan kepala daerah dan forkompimnda, kerukunan kepala daerah dan legislatif, dan kerukunan kepala daerah dengan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh dikatakan HD, pemimpin hendaknya jangan meletakkan jarak dengan masyarakat, tetapi juga tidak mencampakkan wibawa sebagai pemimpin dengan memberikan teladan. “Dekatlah dengan rakyat, seringlah ke lapangan sehingga tahu persoalan yang dialami masyarakat,” katanya.
Kendati ada sekolah pemerintahan seperti IPDN, namun tidak ada sekolah untuk menjadi bupati. “Belum ada sekolah menjadi bupati, maka temuan-temuan di lapangan dapat menjadi sumber dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat dengan suatu niatan yang baik,” tegas HD seraya menambahkan agar jangan terlalu banyak meninggalkan tempat.
Diingatkan pula kepada para bupati kepala daerah untuk menjalankan tugas dengan memahami adanya hirarki kepemimpinan dalam pemerintahan. Selain sebagai kepala daerah, juga bertugas sebagai satuan tugas (Satgas) Covid-19 dan satgas lainnya. “Bupati harus mengelola dengan baik tugasnya, baik terkait dengan Covid, kebakaran hutan, dan lainnya,” lanjut HD.
Di akhir sambutannya, HD mengatakan bahwa masa kepemimpinan bupati relatif pendek yakni dari 2021 – 2024. Kendati demikian, jangan terlalu menjadikan kendala masa bakti tersebut. “Aturlah program kerja jangka panjang dan menengah daerah (RPMJ) disikronkan dengan situasi dan kondisi terkini agar menghasilkan produk yang benar. Ikuti proses dan segala dinamikanya sehingga dihasilkan produk yang benar berguna untuk masyarakat,” tandas HD.
