JAKARTA, NAGARA.ID – Mantan Bupati Muaraenim, Ahmad Yani resmi dikirim ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palembang setelah putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Yani dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 256K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021 Jo Putusan PN Tipikor pada PT Palembang Nomor :3/PID.SUS-TPK/2020/PT Plg tanggal 13 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 5 Mei 2020.
“Memasukan Ahmad Yani ke Rumah Tahanan Negara Palembang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (18/2/2021).
Mantan orang nomor satu di Muaraenim ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan terpidana Ahmad Yani juga berlanjut terkait penerimaan suap pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
Selain pidana badan, terpidana Ahmad Yani dalam vonisnya juga harus membayar denda sejumlah Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Ahmad Yani juga dalam putusannya diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar.
Apabila tidak membayar paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila harta benda milik Ahmad Yani tak menutupi uang pengganti maka akan ditambah masa penahanan selama tiga tahun.
Pengembangan Kasus
Dari pengembangan kasus, KPK juga telah menetapkan tersangka baru yakni Bupati Muara Enim pengganti Ahmad Yani yaitu wakilnya sendiri yang baru saja ditetapkan sebagai Bupati Muaraenim, Juarsah.
Selain Juarsah, KPK juga terlebih dahulu menetapkan Ramlan Suryadi dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB sebagai tesangka. Keduanya juga sudah divonis pengadilan.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan tiga tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, Selasa (3/9/2019) lalu.
Ketiganya yakni Robi Okta Fahlefi sebagai pemberi dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari, kemudian Bupati Ahmad Yani sebagai penerima, dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM).
Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari “fee” 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta.
