TANGERANG, NAGARA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan DPRD Kota Tangerang sepakat akan menata bangunan yang berdiri dikawasan Kavling DPRD yang berada di Kecamatan Cipondoh dan di Kecamatan Pinang.
Hal tersebut ditegaskan Asisten Pemerintahan (Asda) Pemkot Tangerang, Ivan Yudhianto usai Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/2/2020) malam.
Menurut Ivan, untuk menata pelaku usaha dan bangunan kawasan itu, sebelumnya, Pemkot Tangerang akan melakukan pendataan izin bangunan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan pendataan dan jika ditemukan pelanggaran maka pihak Satpol PP akan melayangkan surat teguran.
Jika masih tidak diindahkan, sesuai aturan maka akan dikenakan sanksi penyegelan hingga pembongkaran.
“Kita minta pak Camat untuk segera mendata bangunan. Kalau ada pelanggaran kita akan lakukan teguran dan ujungnya bisa saja kita lakukan pembongkaran,” jelas Ivan.
Masih kata Ivan, dalam waktu dekat, Pemkot Tangerang akan menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang berada di Kavling DPR.
Hal senada juga ditegaskan Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Agus Hendra. Dikatakan Agus bahwa saat ini pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan yang diduga melanggar.
“Kita sudah layangkan surat teguran. Surat teguran satu sampai tiga. Kalau melanggar kita segel,” imbuh Agus.
Sementara dari hasil rapat DPRD dan Pemkot Tangerang yang diwakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat itu, dihasilkan tujuh kesepakatan.
Pernyataan penataan bagi pelaku usaha di kavling DPR itu dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tangerang tahun 2012 – 2032 bahwa peruntukan pada kawasan kavling DPR adalah peruntukan untuk Perdagangan dan Jasa, Industri ramah lingkungan dan Perumahan.
Legislatif akan mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendataan terhadap bangunan yang ada di Kavling DPR Blok A, B, C dan D baik yang telah mempunyai izin maupun yang belum mempunyai izin dalam rangka penataan kawasan kavling DPR.
Legislatif mengusulkan kepada eksekutif untuk mem BKO-kan dan memberikan kewenangan kepada pegawai dari dinas teknis ke Dinas Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempercepat proses pembuatan perizinan, dan merubah SOTK DPMPTSP.
Selain itu Legislatif juga mengusulkan kepada Walikota Tangerang agar mengundang semua pengusaha di kavling DPR Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang untuk mensosialisasikan peruntukan kavling DPRD agar para pengusaha mengetahui kewajiban yang harus mereka penuhi termasuk mengajukan perizinan bagi yang belum memiliki izin dan sanksi bagi yang tidak mempunyai izin atau tidak sesuai peruntukannya.
Legislatif bersama Eksekutif untuk melakukan penataan pada area Kavling DPR yang sesuai dengan Perda Kota Tangerang nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang tahun 2012 – 2032.
Poin terakhir adalah membentuk Tim bersama lintas OPD untuk menyusun dan mendata izin IMB dan proses sidak kavling DPR Blok A tetap akan di proses, dan apabila menyalahi aturan akan di tindak sesuai dengan peraturan dan perizinan tentang RT/RW.
Komentar