PALEMBANG, NAGARA.ID – Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam menegaskan komitmennya untuk mempertahankan rumah susun (rusun) di Kecamatan Bukit Kecil sebagai tempat tinggal bagi masyarakat. Rusun yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektar ini direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hunian layak yang memiliki nilai komersial dan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan saat audiensi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Senin (5/5/2025), di rumah dinas Wali Kota Palembang.
“Kami sudah berdiskusi dengan Dirjen Perumahan Perkotaan dan berkomitmen menjadikan rusun ini layak huni, memiliki potensi komersial, dan mendukung peningkatan ekonomi warga. Semoga komitmen ini segera terealisasi,” ujar Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam.
Namun, Prima menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang belum dapat mengalokasikan anggaran dari APBD karena keterbatasan regulasi. Saat ini, pengelolaan rusun masih berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Perumnas.
“Saat ini kami belum bisa mengucurkan dana APBD karena pengelolaannya masih di bawah PT Perumnas,” jelasnya.
Sambil menunggu kejelasan regulasi, Pemkot Palembang tetap aktif melakukan pemeliharaan lingkungan di kawasan rusun tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi pembersihan sampah hingga normalisasi saluran air.
“Kami rutin membersihkan sampah yang kemudian dibuang ke TPA serta membersihkan parit-parit yang tersumbat,” lanjutnya.
Selain itu, Prima Salam juga menyatakan dukungannya terhadap Program Gerakan Benerin Rumah Agar Layak (Gebrak) 2025 yang mulai dijalankan di Kota Palembang.
“Program Gebrak adalah wujud nyata dukungan Pemkot Palembang terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini sangat tepat sasaran dan kami siap mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.
