Wako Arlan Janjikan Umroh dan BPJS Tenaga Kerja Anggota Linmas

PRABUMULIH, NAGARA.ID – Komitmen Pemerintah Kota Prabumulih dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) kembali dibuktikan. Sebanyak 450 anggota Linmas aktif menerima pencairan honor Triwulan III tahun 2025, dengan total honor sebesar Rp 400 ribu per bulan, yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing, Rabu (17/9/2025).

Plt. Kasat Pol PP Kota Prabumulih, Nasir, menjelaskan bahwa honor ini diberikan kepada seluruh Linmas yang aktif menjalankan tugas. “Mereka bertugas bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga turun langsung membantu warga saat banjir dan berbagai kondisi sosial lainnya. Tugas mereka sangat vital,” tegasnya.

 

Wali Kota Prabumulih, H. Arlan turut hadir dalam penyerahan honor tersebut. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para anggota Linmas. “Kebersamaan dan kekompakan Linmas sangat dibutuhkan demi menjaga kondusivitas dan kelancaran program pembangunan di Kota Prabumulih,” ungkapnya.

Menariknya, Cak Arlan juga mengumumkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi Linmas. Mulai tahun 2026, seluruh anggota Linmas akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Kami ingin mereka memiliki perlindungan jika terjadi musibah saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan lebih lanjut, Cak Arlan bahkan menjanjikan reward umroh bagi anggota Linmas yang menunjukkan loyalitas dan masa pengabdian panjang. “Ini sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami atas pengabdian luar biasa mereka,” tambahnya.

Wali Kota juga menegaskan kembali komitmennya untuk terus membawa perubahan positif di tengah masyarakat. “Kami akan terus bergerak, membangun, dan memperhatikan semua elemen, termasuk para Linmas yang telah menjadi garda terdepan di lingkungan masyarakat,” tandasnya.

Dengan dukungan Linmas, Pemkot Prabumulih optimistis bisa terus menjaga stabilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Nanas.

Prabumulih Peringkat 2 UHC

Sementara itu masi di hari yang sama Wali Kota Prabumulih H. Arlan yang diwakili Asisten II, Drs. H. Muhammad Ali, M.Si, membuka secara resmi Pertemuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memastikan keadilan data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, Asisten II menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis dan merata. “Prabumulih sudah berada di peringkat kedua capaian UHC se-Sumatera Selatan dengan persentase 98 persen. Ini pencapaian luar biasa, tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Program ini sepenuhnya dibiayai APBD, jadi mari manfaatkan dengan baik. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, segera laporkan agar bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Djoko Listiano, S.K.M., M.Si, menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar proses validasi dan pendataan berjalan lancar. “Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat. Semua warga yang berhak harus masuk sebagai peserta, sehingga tidak ada hambatan ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian YAN Faskes BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, Handoko Cokroputranto, S.K.M., mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kota. “Prabumulih termasuk daerah yang sangat serius mendukung UHC. Dengan sinergi yang baik, kami optimistis program ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Acara yang berlangsung di Masjid Islamic Center Kota Prabumulih ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mulyadi Karoman, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Hj. Reni Indayani Fikri, S.K.M., M.Si., Camat Prabumulih Timur, Lurah Gunung Ibul, Lurah Gunung Ibul Selatan, Plt. Lurah Gunung Ibul Utara serta para undangan terkait lainnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat, sehingga layanan kesehatan dapat dirasakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − two =