PALEMBANG, NAGARA.ID – Wali Kota Prabumulih H. Arlan yang diwakili Asisten II, Drs. H. Muhammad Ali, M.Si, membuka secara resmi Pertemuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memastikan keadilan data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (19/9/2025).
Dalam sambutannya, Asisten II menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis dan merata. “Prabumulih sudah berada di peringkat kedua capaian UHC se-Sumatera Selatan dengan persentase 98 persen. Ini pencapaian luar biasa, tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Program ini sepenuhnya dibiayai APBD, jadi mari manfaatkan dengan baik. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, segera laporkan agar bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Djoko Listiano, S.K.M., M.Si, menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar proses validasi dan pendataan berjalan lancar. “Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat. Semua warga yang berhak harus masuk sebagai peserta, sehingga tidak ada hambatan ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian YAN Faskes BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, Handoko Cokroputranto, S.K.M., mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kota. “Prabumulih termasuk daerah yang sangat serius mendukung UHC. Dengan sinergi yang baik, kami optimistis program ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Acara yang berlangsung di Masjid Islamic Center Kota Prabumulih ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mulyadi Karoman, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Hj. Reni Indayani Fikri, S.K.M., M.Si., Camat Prabumulih Timur, Lurah Gunung Ibul, Lurah Gunung Ibul Selatan, Plt. Lurah Gunung Ibul Utara serta para undangan terkait lainnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat, sehingga layanan kesehatan dapat dirasakan.
