oleh

Gubernur Sumsel HD: Kalau Putus Sandal Jangan Beli Dasi

PALEMBANG, NAGARA.ID – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa di dalam pembangunan di Sumsel harus tepat sasaran dan bukan hanya sekadar belanja dan mengeluarkan uang tetapi tidak tepat sasaran.

“Kalau putus sandal jangan beli dasi. Kadang kita ingin kelihatan  gagah,  pake dasi tapi sandal putus. Saya ingin kalau sandal putus harusnya beli sandal atau beli sepatu. Jadi jangan hanya  gagah-gagahan dalam membangun tetapi tidak tepat sasaran,” katanya kepada Nagara News Network di  Griya Agung Palembang, Rabu (19/2/20) usai Pengukuhan Kepala Perwakilan  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Provinsi Sumatera Selatan  Tri Handoyo, Ak, MBA.

Dia mengatakan akan mengajak Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat dan DPRD untuk berdiskusi dengan BPKP bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Sumsel.  Angka kemiskinan di Sumsel walaupun sudah turun satu persen namun masih dua digit, kalah dengan angka kemiskinan nasional yang sudah mencapai satu digit 9,41% (di bawah 10%, Red).

Untuk itu dia meminta kepada segenap pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatikan prioritas pembangunan dan penyerapan anggaran beradasarkan kebutuhan masyarakat.  Bukan hanya untuk menghabiskan anggaran atau menyerap anggaran namun tidak tepat sasaran.  “Kalau cuma menghabiskan anggaran dengan belanja atau membeli yang tidak tepat, mendingan dibagikan saja uangnya kepada rakyat supaya kemiskinan menurun,” katanya berseloroh.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru juga mengharapkan  kerjasama bidang pengawasan yang melibatkan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di  Provinsi Sumsel ke depan dapat ditingkatkan.

Sebagaimana diketahui, Tri Handoyo menggantikan pejabat sebelumnya Gilbert AH Hutapea yang ditarik ke BPKP pusat. “Tentu saya lapor kepada Pak Gubernur selaku kepala daerah yang juga sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Sumsel,” kata Gilbert seraya menambahkan dia juga meminta gubernur dapat mengukuhkan kepala BPKP yang baru.(R. Harberni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *